Syarat Pendaftaran Kartu Petunjuk Penggunaan dan Kartu Garansi Produk Elektrinika/Telematika

PERSYATAN PERIZINAN :

Sebagai Produsen :
Dokumen Perizinan: 

Dokumen Persyaratan	Kategori Dokumen	Syarat
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Umum	Wajib
Dokumen PIB dan Dokumen SSPCP/billing/DJBC/ bukti penerimaan negara.	Umum	Wajib
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Umum	Wajib
Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai jaminan ketersediaan suku cadang dan memiliki pusat pelayanan purna jual (service center)	Umum	Wajib
Surat perjanjian kerjasama dengan pusat pelayanan purna jual (service center) milik perusahaan lain bagi produsen yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (service center)	Umum	Wajib
Contoh petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dengan memuat informasi	Umum	Wajib
Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesesuaian isi petunjuk penggunaan dengan produk telematika dan elektronika	Umum	Wajib
Rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bagi produsen yang belum memiliki tanda pendaftaran	Umum	Wajib
Angka Pengenal Impor (API)

 

Sebagai Importir :
Dokumen Perizinan:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Umum	Wajib
Dokumen PIB dan Dokumen SSPCP/billing/DJBC/ bukti penerimaan negara.	Umum	Wajib
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Umum	Wajib
Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai jaminan ketersediaan suku cadang dan memiliki pusat pelayanan purna jual (service center)	Umum	Wajib
Surat perjanjian kerjasama dengan pusat pelayanan purna jual (service center) milik perusahaan lain bagi produsen yang tidak memiliki pusat pelayanan purna jual (service center)	Umum	Wajib
Contoh petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dengan memuat informasi	Umum	Wajib
Surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kesesuaian isi petunjuk penggunaan dengan produk telematika dan elektronika	Umum	Wajib
Rekomendasi dari Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas kabupaten/kota setempat, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta bagi produsen yang belum memiliki tanda pendaftaran	Umum	Wajib
Angka Pengenal Impor (API)