Start Up Legalitas Dokumen Perusahaan dan Perizinan Usaha berdasarkan Kategori Bidang Usaha

Start Up Legalitas Dokumen Perusahaan dan  Perizinan Usaha berdasarkan Kategori Bidang Usaha

A.      Legalitas dokumen Badan Hukum Perseroan yang wajib dimiliki :

No.	Legalitas Dokumen Perusahaan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Akte Pendirian Perseoran Terbatas	Notaris
2	Surat Keputusan Pendirian Badan Hukum	Kemenkum HAM RI
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	DMPTSP	Sesuai wilayah domisili perusahaan
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Kantor Pelayanan Pajak
5	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP)	Kantor Pelayanan Pajak
6	Nomor Induk Berusaha (NIB)	BKPM	Melalui sistem daring Online Single Submission (OSS)

B.       Izin Usaha / Izin Operasional Sesuai dengan Kategori Bidang Usaha :

·         Bidang Penyiaran

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Izin Usaha Penyiaran (IPP)	Kemen Kominfo RI	-        Lembaga Penyiaran Swasta -        Lembaga Penyiaran Berlangganan
2	Izin Spektrum Radio (ISR)	Kemen Kominfo RI	-        Lembaga Penyiaran Swasta -        Lembaga Penyiaran Berlangganan

·         Bidang Perfilman

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Izin Usaha Perfilman (IUP)	Pusbangfilm Kemendikbud RI
2	Izin Industri	BKPM	Khusus KBLI Aktivitas pasca produksi film, video dan Program televisi oleh swasta
3	Tanda Daftar Usaha Perfilman	Pusbangfilm Kemendikbud RI
4	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film	Pusbangfilm Kemendikbud RI
5	Surat Rekomendasi Impor Film	Pusbangfilm Kemendikbud RI
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Khusus KBLI Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas

·         Bidang Konsultasi Manajemen

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	BKPM	Melalui sistem daring Online Single Submission (OSS)
2	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Khusus KBLI Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas

·         Bidang Hiburan Seni dan Kreativitas :

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	BKPM	Melalui sistem daring Online Single Submission (OSS)
2	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		Khusus KBLI Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas, Taman Bertema,  Taman Hiburan

C.       Izin Bangunan Gedung / Prasarana Usaha (jika perusahaan memiliki lahan dan atau s ebagai pemilik dan pengelola kantor/tempat usaha)

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Izin Lokasi - Peta/Denah tanah - Bukti Kepemilikan Tanah (Sertipikat/AJB/PPJB) - Proposal rencana pembangunan	BPN	Luas Tanah > 5000M2
2	Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk BKPRD - Bukti Kepemilikan Tanah - PBB dan Bukti bayar - Foto lokasi lahan - Lembar plot lokasi pada peta zonasi dengan    keterangan kegiatan yang diajukan - Ikhtisar tanah - SIPPT/IPPR yang pernah terbit - KRK BKPRD yang pernah terbit	DMPTSP	Luas Tanah > 5000M2
3	Pertimbangan Teknis Pertanahan - Izin Lokasi - KRK BKPRD - Bukti Kepemilikan Tanah - PBB dan Bukti bayar - Ikhtisar tanah	BPN	Luas Tanah > 5000M2
4	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) - Izin Lokasi - KRK BKPRD - Pertimbangan Teknis Pertanahan - Bukti Kepemilikan Tanah - PBB dan Bukti bayar - Ikhtisar tanah - Akta Pernyataan Kesanggupan - Proposal Rancang Bangun	DMPTSP	Luas Tanah > 5000M2
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Bukti Kepemilikan Tanah - PBB dan Bukti bayar - Izin Pelaksana Teknis Bangunan (IPTB) - KRK - Gambar perencanaan arsitektur yang   disahkan PTSP - Gambar rencana & perhitungan    struktur ditandatangani perencana     konstruksi ber IPTB - Gambar rencana & perhitungan    mekanikal elektrikal (LAK, LAL, SDP,    TDG, TUG) ditandatangani perencana    Instalasi ber IPTB - Copy Izin yang berkaitan (IMP, AMDAL    /UKL UPL, Peil, Andalalin, IPAL) - untuk lahan lebih dari 5000 m2    - SIPPT/IPPR    - BAST SIPPT	DMPTSP
6	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) - Bukti Kepemilikan Tanah       Dokumen proyek: -        Izin Mendirikan Bangunan (IMB) -        KRK -        IPTB bidang arsitektur, Konstruksi -        As built drawing bangunan gedung bidang arsitektur, Konstruksi Perizinan lain yang berkaitan: -        Rekomendasi Keselamatan Kebakaran -      Sertifikat Keselamatan kebakaran        - Manajemen Keselamatan Kebakaran          Gedung (MKKG) -      Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor -      Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) -      Sertifikat Sumur Resapan. Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: 1.      Pengesahan Pemakaian Pesawat        Tenaga Produksi 2.      Pengesahan Pemakaian Motor        Diesel 3.      Pengesahan Pemakaian Instalasi        Penyalur Petir 4.      Sertifikat Instalasi Penyalur Petir 5.      Pengesahan Pemakaian Pesawat         Angkat dan Angkut (Lift,        Eskalator,Gondola) 6.      Izin Pemakaian Lift Barang 7.      Izin Pemakaian Lift penumpang	DMPTSP

                d.  Izin Lingkungan

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	DMPTSP	< 1 Ha
2	Upaya Pengelolaan Lingkungan adn Upaya Kelola Lingkungan (UPL UKL)	DMPTSP	Luas Lahan 1 Ha s/d 5 Ha
3	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	DMPTSP	>5 Ha
4	Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor	DMPTSP
5	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	DMPTSP
6	Sertifikat Sumur Resapan	DMPTSP
7	Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	DMPTSP

e. Izin Ketenagakerjaan

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	Wajib Lapor Ketenagakerjaan berdasarkan UU No. 7 tahun 1981	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
2	Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja /Buruh pada Perusahaan berdasarkan Pasal 48 Perda No. 6 Tahun 2004	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
3	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
4	Kepesertaan BPJS Kesehatan	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
5	Kepesertaan BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	BPJS
6	Kepesertaan BPJS Jaminan Pensiun	BPJS
7	Kepesertaan Jaminan Sosial Hubungan Kerja (JSHK) diluar Jam Kerja	Asuransi
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
9	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
10	Pendaftaran Perjanjian dengan Penyedia Jasa Ketenagakerjaan (Vendor Outsourcing Security, Driver, OB, Cleaning Service)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
11	Pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Dinas Tenaga Kerja Provinsi
12	Pencatatan LKS (Lembaga Kerjasama) Bipartit	Dinas Tenaga Kerja Provinsi

f.  Izin  Tenaga Kerja Asing  (bagi yang mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing)

No.	Jenis Perizinan	Instansi Penerbit	Keterangan
1	RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)	Kemenaker RI
2	IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)	Kemenaker RI
3	STM (Surat Tanda Melapor)	Mabes POLRI
4	Lapor Keberadaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Sudin Tenaga Kerja Kota/Kabupaten
5	SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6	DPKK (Dana Pengembangan Ketenagakerjaan) @ $ 100 / bulan	-	Distetorkan ke Rek Bank a.n. Kemanaker RI
7	KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) Tenaga Kerja Asing	Kantor Imigrasi Kota/Kabupaten