PERIZINAN STANDARD NASIONAL INDONESIA (SNI)

Permohonan ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI Departemen Perdagangan Republik Indonesia Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

PENGERTIAN/DEFINISI

1.                Sistem Standardisasi Nasional (SSN)

Tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang sesuai, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar,penerapan standar,kerjasama,informasi dan dokumentasi standardisasi, permasyarakatan, pendidikan dan pelatihan standardisasi.

2.                Standar

Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperh atikan syarat-syarat kesehatan,keamanan,keselamatan lingkungan,perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman,perkembangan masa kini dana masa yang akan datang,untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

3.                Standardisasi

Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

4.        SNI

           Standar Nasional Indonesia yang telah diangkat / disetujui Dewan Standardisasi Nasional dan/atau Badan Standardisasi Nasional,dan berlaku secara nasional di Indonesia.

5.        Perumusan Standar

           kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan SNI sampai tercapainya kesepakatan (consensus) dari semua pihak yang berkepentingan.

1.                Rumusan RSNI

Adalah rancangan standar yang dirumuskan dan diusulkan oleh Pantek melalui instansi teknik penanggung jawab untuk ditetapkan Badan Standardisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.

2.           Kaji Ulang SNI

Adalah kegiatan penyempurnaa SNI sesuai dengan kebutuhan.

8.     Revisi

        Kegiatan meninjau ulang dan menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan.

9.     Instansi Teknis 

Departemen atau lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan standardisasi dilingkungan Depperindag adalah Pusat Standardisasi dan Akredisasi.

10.   Panitia Teknik

  panitia yang ditetapkan BSN atas usul instansi teknis yang  bertugas untuk melakukan pekerjaan teknis tertentu dalam rangka  perumusan RSNI atau merevisi SNI.

11.   Sub Panitia Teknik (sub Pantek)       

       Organisasi yang dibentuk atas usul Pantek kepada instansi penanggung jawab sesuai kebutuhan dibawah Pantek, apabila bidang yang ditangani oleh Pantek dinilai cukup luas yang terdiri dari beberapa bidang/ macam kegiatan tetapi masih merupakan satu kesatuan yang menjadi tanggung jawab pantek secara keseluruhan.

12.   Gugus kerja

  Organisasi yang dibentuk oleh Pantek atas sub Pantek dengan  tugas membantu sub Pantek dalam merumuskan standar yang menjadi tanggung jawabnya.

13.   RSNI 1

  Rancangan standar nsaional yang siap dibahas dalam rapat teknis.

14.   RSNI 2

Rancangan standar nsaional yang siap dibahas dalam rapat prakonsensus.        

15.   RSNI 3

        Rancangan standar nsaional yang siap dibahas dalam rapat konsensus.

16.   RSNI 4

            Rancangan standar nsaional yang siap dikirim ke BSN untuk mendapatkan nomor.